Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi yang ada di seluruh wilayahnya. Menyadari bahwa keberhasilan peningkatan PAD tidak dapat dicapai tanpa sinergi lintas sektor, Pemkab Lampung Barat menegaskan pentingnya dukungan dari seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dan pekon. Sebagai salah satu langkah strategis, pemerintah melaksanakan Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat.
Rakorcam ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan strategi, mengidentifikasi potensi pendapatan, serta mengevaluasi berbagai tantangan yang ada di lapangan. Forum ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kecamatan memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan peningkatan PAD serta dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Dalam pelaksanaannya, Rakorcam mengikutsertakan:
- Unsur Pimpinan Kecamatan (Uspika)
- Lurah, yang menghadirkan Kasi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)
- Peratin, yang menghadirkan petugas ekstensifikasi dan identifikasi PAD Pekon
- Kepala Sekolah
- Serta stakeholder penting lainnya di tingkat kecamatan
Kolaborasi lintas unsur ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan memperluas cakupan pendataan potensi PAD di seluruh sektor, termasuk pajak, retribusi, serta potensi ekonomi lokal lainnya.
Acara Rakorcam akan dihadiri oleh:
- Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Barat, Drs. Ismet Inoni, MM, selaku Kepala Satgas Optimalisasi PAD
- Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat, Drs. Daman Nasir, MP
- Kepala UPTD Samsat Liwa
Selain kegiatan Rakorcam, UPT Bapenda Provinsi Lampung melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) juga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pendataan serta penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kecamatan Sukau dan Lumbok Seminung. Monitoring ini merupakan bagian dari upaya intensif untuk meningkatkan akurasi data wajib pajak kendaraan, memperbaiki kualitas pendataan objek pajak, serta memastikan optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang menjadi salah satu komponen penting PAD.
Pelaksanaan Rakorcam sendiri dijadwalkan berlangsung di 15 kecamatan se-Lampung Barat, yaitu:
- Balik Bukit
- Sukau
- Lumbok Seminung
- Batu Brak
- Belalau
- Batu Ketulis
- Sekincau
- Suoh
- Bandar Negeri Suoh
- Way Tenong
- Air Hitam
- Kebun Tebu
- Gedung Surian
- Pagar Dewa
- Sumber Jaya
Melalui rangkaian kegiatan terstruktur ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap dapat memperkuat koordinasi antarwilayah dan memastikan pemetaan potensi PAD berjalan lebih akurat dan terarah.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Barat sekaligus Kepala Satgas Optimalisasi PAD, Drs. Ismet Inoni, MM, menyampaikan bahwa kegiatan terpadu ini merupakan langkah strategis untuk peningkatan pendapatan daerah. “Melalui kegiatan terpadu ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan, serta mendorong tercapainya peningkatan PAD yang lebih maksimal demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat, Drs. Daman Nasir, MP, menegaskan pentingnya konsolidasi antarpemangku kepentingan. “Rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat landasan pengelolaan PAD yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan adanya sinergi yang kuat antara kecamatan, pekon, serta seluruh perangkat pendapatan daerah, Kabupaten Lampung Barat optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan,” jelasnya.
Melalui Rakorcam, monitoring pajak kendaraan, dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkab Lampung Barat berkomitmen untuk terus mendorong tata kelola pendapatan yang lebih efektif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dinamika pembangunan daerah. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. (Pa2abs)


.jpeg)


Komentar
Posting Komentar